Februari 19, 2014   Sastra

KTI Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis

PENGARUH KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS DI KOTA MALANG TERHADAP PERKEMBANGAN SMP NEGERI 20 MALANG Disusun untuk Melengkapi Tugas Bahasa I...

PENGARUH KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS

DI KOTA MALANG TERHADAP PERKEMBANGAN

SMP NEGERI 20 MALANG

Disusun untuk Melengkapi Tugas Bahasa Indonesia sebagai Syarat Mengikuti Ujian Nasional ( UN )

Disusun oleh:

Kelompok 1 (9A)

1)    Iing Merillarosa K. W.     (21)                          

2)    Imro’atul Khasanah         (22)

3)    Ramada Sherin Z.            (23)

4)    Elvina Akyas L. P.           (33)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 MALANG

Jalan Raden Tumenggung Suryo 38 Malang Telp. (0341) 491806

Email: smpn20_malang@yahoo.com

Tahun Pelajaran 2013-2014

LEMBAR PENGESAHAN

Karya tulis yang berjudul “ Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis di Kota Malang terhadap Perkembangan  SMP  Negeri 20  Malang “, ini telah disetujui pada tanggal 6 Januari 2014.

                                       

Disetujui oleh:

Kepala SMP Negeri 20 Malang,                                 Guru Pembimbing,

Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd.                              Dra. Rubiati, M.Pd.

NIP. 195609151983121001                                        NIP. 196809111995122005

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

     Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah yang diberikan kepada penulis, karya tulis yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis di Kota Malang terhadap Perkembangan  SMP Negeri 20  Malang“ dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

     Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca agar pembaca dapat mengetahui tentang pengaruh diterapkannya kebijakan sekolah gratis terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang.

     Penyusunan karya tulis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 20 Malang yang telah mengesahkan karya tulis ini. Kedua, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Rubiati, M.Pd. selaku guru Bahasa Indonesia yang telah menjadi pengampu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis. Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilik Purwati,S.Pd selaku Wakil Kepala SMP Negeri 20 Malang dan Ibu Nurul Sri Rejeki selaku guru PKN yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini. Keempat, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan berupa motivasi dan materiil. Kelima, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Umum Kota Malang yang telah memfasilitasi segala hal yang diperlukan untuk penyusunan karya tulis ini. Keenam, kepada orang tua dan siswa kelas VIII (delapan) dan IX (sembilan) yang telah bersedia mengisi angket yang disebarkan penulis sebanyak 100 (seratus) lembar. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak lain yang telah membantu penyusunan karya tulis ini, yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.

     Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca.

     Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

                                                                           

     Malang, 6  Januari 2014

             Penulis

MOTTO

   

    "Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah berhasil kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanlah sukses kalau tidak berusaha"

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan tentang  (1)  latar belakang masalah, (2) ruang lingkup masalah, (3) pembatasan masalah, (4) rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, (6) manfaat penelitian, (7) anggapan dasar dan hipotesis, dan (8)  sumber data dan metode.

1.1       Latar Belakang

            Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Disebabkan begitu pentingnya pendidikan demi kualitas hidup yang lebih baik, pemerintah menerapkan program wajib belajar bagi warga negaranya. Bahkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa mengikuti pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara. Ini merupakan langkah antisipasif demi kualitas intelektualitas dan keterampilan yang disiapkan olah pemerintah untuk warga negaranya. Mereka menyadari bahwa dengan kualitas intelektualitas dan keterampilan yang tinggi, warga negaranya mampu bersaing dengan warga negara bangsa lain.  Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, mengubah perilaku, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia menjadi lebih baik.

            Pada kenyataannya, pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itulah, berbagai usaha dilakukan agar dapat mengikuti proses pendidikan. Para orang tua terus berusaha agar anak-anaknya berkesempatan mengikuti proses pendidikan sejak tingkatan rendah hingga tingkatan tinggi. Mereka tidak memerdulikan kondisi keluarga, yang terpenting anak-anak berkesempatan mengikuti proses pendidikan. Bagi mereka, jika putra-putri mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses pendidikan, hal tersebut merupakan anugerah yang tiada taranya. Selanjutnya, hal tersebut sudah merupakan gambaran bagi masa depan mereka.

 Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Perubahan adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini. Orang-orang yang dinamis selalu melakukan perubahan atas kondisi kehidupannya. Mereka tidak akan membiarkan kondisi statis. Mereka merasa rugi jika kondisi kehidupan tetap saja sebagai mana yang telah dijalani selama ini. Setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tidak jarang juga menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

            Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan. Sebelum diberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan dasar menganut sentralisasi yang terjadi dualisme pengelolaan, yaitu oleh Dinas DIKBUD yang mengiduk ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan. Namun, setelah reformasi politik pemerintahan ini tertuang di dalam UU No. 22/1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32/2004  tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menandai perubahan radikal tata kepemerintahan dan sistem sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pendidikan nasional.

Dengan adanya sistem desentralisasi, Pemerintah Kota Malang kemudian memberlakukan kebijakan sekolah gratis pada jenjang yang dikenakan ketentuan wajib belajar (SD dan SMP) dan memberhentikan kebijakan subsidi silang. Sesungguhnya, kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang berlaku wajib belajar telah tercantum pada UU No.2/1989 tentang Sisdiknas. Pasal 25 menyatakan, “Pada jenjang yang dikenakan ketentuan wajib belajar, biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan tanggung  jawab pemerintah, sehingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan”.

            Setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis akan memicu munculnya pro dan kontra dari masyarakat Kota Malang terutama para orang tua yang putra-putrinya bersekolah pada jenjang sekolah yang digratiskan (SD dan SMP).

            Dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya bukan persoalan yang sederhana. Perubahan kebijakan memerlukan kesiapan berbagai sumber daya dan kemampuan pengelola di tingkat sekolah. Pertanyaannya adalah: Siswa manakah di pendidikan dasar yang biayanya wajib ditanggung oleh pemerintah? Apakah semua siswa tanpa kecuali atau hanya siswa yang benar-benar memerlukan karena secara ekonomi tidak mampu? Apakah kebijakan sekolah gratis berpengaruh pada prestasi siswa? Apakah kebijakan sekolah gratis berpengaruh pada perkembangan SMP Negeri 20 Malang? Apakah kebijakan sekolah gratis lebih baik dari kebijakan subsidi silang?

            Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tertulis di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis dan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis terhadap Perkembangan SMP Negeri 20 Malang”.

           

1.2       Ruang Lingkup Masalah

Pendidikan adalah usaha dasar dan  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekolah adalah suatu lembaga yang dirancang khusus untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan para guru. Sekolah digolongkan menurut tingkatannya. Sebagai contoh, terdapat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).

            Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

                   Kebijakan sekolah gratis adalah suatu kebijakan di mana seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dengan demikian peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, seperti uang pangkal sekolah, iuran rutin sekolah yang dibayarkan setiap bulannya dan berbagai biaya lainnya.

            Kebijakan subsidi silang adalah suatu kebijakan di mana kewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada orang tua yang memiliki kemampuan dan kesediaan membayar tinggi, dengan demikian orang tua yang memiliki kemampuan dan kesediaan membayar rendah tidak dikenakan kewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.  

1.3  Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang diajukan penulis dalam karya tulis ini antara lain sebagai berikut .

1.3.1    Pengertian kebijakan sekolah gratis

1.3.2    Alasan diberlakukannya sekolah gratis

1.3.3    Pengertian kebijakan subsidi silang

1.3.4    Perbedaan kebijakan sekolah gratis dengan subsidi silang

1.3.5    Pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang

1.3.6    Sikap sekolah dengan adanya kebijakan sekolah gratis

1.3.7    Upaya pemerintah untuk mewujudkan sekolah tetap berkembang dengan         diterapkannya kebijakan sekolah gratis

1.3.8    Hasil angket tentang pengaruh kebijakn sekolah gratis di Kota Malang terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang.

1.4  Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan penulis dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1.4.1    Apa  yang dimaksud dengan kebijakan sekolah gratis?

1.4.2    Apa alasan diberlakukannya kebijakan sekolah gratis?

1.4.3    Apa pengertian kebijakan subsidi silang?

1.4.4    Apa perbedaan kebijakan sekolah gratis dengan kebijakan sekolah gratis?

1.4.5    Apa pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang?

1.4.6    Bagaimana sikap sekolah dengan adanya kebijakan sekolah gratis?

1.4.7    Bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan sekolah tetap berkembang dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis?

1.4.8    Bagaimana hasil angket tentang pengaruh kebijakan sekolah gratis di Kota Malang terhadap perkembangan SMP Negeri20 Malang?

1.5  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya tulis ini  dibedakan menjadi tujuan umum dan

tujuan khusus.

1.5.1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah mendiskripsikan pengaruh kebijakan sekolah gratis di Kota Malang terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang.

1.5.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum di atas, maka tujuan khusus penelitian ini antara lain sebagai berikut ini.

1.5.2.1    Mendeskripsikan arti kebijakan sekolah gratis

1.5.2.2    Mendeskripsikan alasan diberlakukannya kebijakan sekolah gratis

1.5.2.3    Mendeskripsikan arti kebijakan subsidi silang

1.5.2.4    Mendeskripsikan  perbedaan kebijakan sekolah gratis dengan kebijakan subsidi silang

1.5.2.5    Mendeskripsikan pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang

1.5.2.6    Mendeskripsikan sikap sekolah dengan adanya kebijakan sekolah gratis

1.5.2.7    Mendiskripsikan upaya pemerintah untuk mewujudkan sekolah tetap

   berkembang dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis

1.5.2.8    Mendeskripsikan hasil angket tentang pengaruh kebijakan sekolah gratis    

               di Kota Malang terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang

1.6  Manfaat Penelitian

1.6.1    Bagi Pemerintah

                        Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kota Malang.

1.6.2    Bagi Sekolah

            Penelitian ini sangat bermanfaat bagi sekolah untuk mengetahui usaha apa  yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah tetap berkembang walaupun dengan adanya keterbatasan dana karena penerapan kebijakan sekolah gratis di Kota Malang.

1.6.3    Bagi Orang Tua Siswa

            Penelitian ini sangat bermanfaat bagi orang tua siswa untuk mengetahui tentang definisi dan pengaruh kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kota Malang kepada SMP Negeri 20 Malang.

1.6.4    Bagi Siswa

            Penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengetahui definisi dan pengaruh kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kota Malang kepada SMP Negeri 20 Malang sehingga siswa dapat menjaga sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 20 Malang dengan baik.

1.7 Anggapan Dasar dan Hipotesis

1.7.1        Anggapan Dasar

Berdasarkan kenyataannya, di Kota Malang telah diberlakukan kebijakan sekolah gratis pada jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada bulan September tahun 2013. Kebijakan ini diterapkan setelah terpilihnya Walikota Malang, H.M Anton (periode 2013-2018). Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang putra-putrinya wajib mengenyam pendidikan dasar (SD dan SMP)

Karena diterapkan kebijakan sekolah gratis, peran serta masyarakat menjadi berkurang. Orang tua tidak lagi diwajibkan untuk  membiayai biaya sekolah putra-putrinya seperti uang pangkal sekolah, iuran rutin yang dibayarkan setiap bulan, dan lain-lain. 

Dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis, anggaran milik sekolah hanya bersumber dari dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah. Dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut terdiri  dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dikarenakan dana alokasi dari pemerintah diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan terbatas jumlahnya, sekolah membatasi pengeluaran dana.

1.7.2  Hipotesis

Berdasarkan prapenelitian, penulis beranggapan bahwa dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis akan terjadi peningkatan minat sekolah karena orang tua tidak perlu memikirkan beban biaya yang harus ditanggung untuk menyekolahkan putra-putrinya, seperti uang pangkal sekolah, iuran rutin yang dibayarkan setiap bulan, dan lain-lain.

Selain adanya peningkatan minat sekolah, dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis memungkinkan terjadinya penurunan angka putus sekolah di Kota Malang. Anak bangsa yang putus sekolah di negeri ini banyak dari kalangan keluarga tidak mampu, karena faktor ekonomi dengan biaya sekolah yang cukup mahal membuat mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih bekerja untuk mencari uang. Dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis tentunya memungkinkan penurunan angka putus sekolah di Kota Malang dikarenakan orang tua siswa tidak diwajibkan untuk membayar pendidikan putra-putrinya.

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerusseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Namun dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis, fasilitas di SMP Negeri 20 Malang mungkin tidak dapat berkembang. Contohnya, beberapa kelas yang rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas LCD (Liquid Crystal Display) untuk pembelajaran, terpaksa tidak terlaksana. Akibatnya, hanya sedikit kelas yang dilengkapi LCD. Ketika seorang guru yang mengajar memerlukan LCD di kelas yang tidak dilengkapi LCD, maka kelas yang dilengkapi LCD harus bersedia bertukar tempat dengan kelas yang tidak dilengkapi LCD dengan syarat kelas yang dilengkapi LCD tersebut tidak sedang menggunakan LCD.

            Kebijakan sekolah gratis tidak akan mempengaruhi prestasi akademik siswa. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasanya. Kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak terpengaruh dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis, itu dikarenakan gaji guru dibayarkan oleh pemerintah, bukan dari iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh orang tua siswa.

            Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penulis adalah kebijakan sekolah gratis berpengaruh pada perkembangan SMP Negeri 20 Malang.

1.8 Sumber Data dan Metode Penelitian

1.8.1 Sumber Data

              Dalam karya tulis ini, penulis mengambil referensi dan bahan-bahan untuk pembahasan dan penelitian melalui buku dan internet.

1. Buku

       1)  Fattah,  Nanang. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT

                                  Remaja Rosda Karya.

 2)  Fattah, Nanang. 2012. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: 

                           PT Remaja Rosda Karya.

       3)  Jalal, Fasli dan  Supriadi,  Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam

                                  Konteks Otonomi Daerah.Yogyakarta: Adicita.

       4)  Saroni, Mohammad. 2013. Pendidikan UntukOrang Miskin. Yogyakarta:      AR-RUZZ MEDIA.

5)   Supriadi, Dedi . 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan  

                                  Menengah. Bandung: Rosda.

2. Internet

       1) http://become-teacher.blogspot.com/2013/05/pengertian-kebijakan.html

              (Jumat,13 Desember 2013, pukul 09.06 WIB)

2) http://makola.malangkota.go.id/data-data-terpilah-anak/

              (Kamis, 2 Januari 2014, pukul 09.35 WIB)

3) http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/10/24/58003/tingginya 

  jumlah_anak_putus_sekolah/ (Kamis, 2 Januari 2014, pukul 10.15 WIB)

       4) http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/11/pengertian-         sekolah.html#.UsyK6dIW3AI (Minggu, 5 Januari 2014, pukul 06.20 WIB)

5) http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik- kreatif.definisi/pengertian-sekolah.html

     (Minggu, 5 Januari 2014, pukul 06.25 WIB)

6) http://www.academia.edu/4076913/ADMINISTRASI_SARANA_DAN_ PRASARANA_SEKOLAH (Minggu, 5 Januari 2014, pukul 09.20 WIB)

1.8.2    Metode

1. Wawancara                   

Wawancara ini penulis tujukan kepada:

      1.     Ibu Nurul  Sri Rejeki  selaku guru PKN SMP Negeri 20 Malang, pada hari Sabtu, tanggal 14      Desember 2013.

      2.     Ibu Lilik Purwati,S.Pd selaku Wakil Kepala SMP Negeri 20 Malang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013.

2. Angket   

Penyebaran angket tentang “Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis di Kota Malang terhadap Perkembangan  SMP  Negeri 20  Malang” kepada 100 (seratus) orang yang meliputi 50 (lima puluh) orang tua dan 50 (lima puluh) siswa kelas 8 dan 9 SMP Negeri 20 Malang. Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 sampai hari Senin, tanggal 16 Desember 2013. 

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

          Dalam bab analisis dan pembahasan ini penulis menjabarkan analisis dan pembahasan yang meliputi (1) pengertian kebijakan sekolah gratis, (2) alasan diberlakukannya kebijakan sekolah gratis, (3) pengertian kebijakan subsidi silang, (4) perbedaan kebijakan sekolah gratis dan subsidi silang, (5) pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap perkembangan SMP Negeri 20 Malang, (6) sikap sekolah dengan adanya kebijakan sekolah gratis, (7) upaya pemerintah untuk mewujudkan sekolah tetap berkembang dengan diterapkannya  kebijakan sekolah gratis, dan (8) hasil angket tentang pengaruh kebijakan sekolah gratis di Kota Malang terhadap perkembangan  SMP Negeri 20 Malang.

2.1 Pengertian Kebijakan Sekolah Gratis

            Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan telah mengalami banyak perubahan. Begitu juga kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan. Beberapa alasan pokok yang menuntut terjadinya perubahan kebijakan dalam pendidikan, yakni tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang disebabkan adanya perubahan perkembangan kebijakan sosial politik, ekonomi, dan budaya.

            Kebijakan sekolah gratis adalah suatu kebijakan di mana seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dengan demikian peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, seperti iuran rutin sekolah dan berbagai biaya lainnya. Kebijakan sekolah gratis ini tidak hanya berlaku untuk keluarga yang tidak mampu, melainkan juga untuk keluarga yang mampu.

            Dengan tidak adanya peran serta masyarakat pada kebijakan sekolah gratis, pemerintah harus menanggung biaya untuk gaji pegawai (guru, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi), pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pendidikan.

2.2 Alasan Diberlakukannya Kebijakan Sekolah Gratis

UUD 1945 mengamanatkan bahwa melalui kewenangan besar yang dimilikinya, pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan atau pengajaran. Hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan subsidi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Apalagi untuk jenjang pendidikan dasar, subsidi pemerintah sangat dibutuhkan mengingat besarnya peranan jenjang pendidikan ini dalam meletakkan landasan bagi terciptanya masyarakat yang cerdas, sementara kemampuan sebagian besar masyarakat dalam membiayai pendidikan bagi putra-putrinya masih terbatas.

Pendidikan sebagai upaya pembangunan masyarakat menuju kondisi terbaik merupakan pengharapan semua orang. Setiap orang berusaha untuk meningkatkan kompetensi dirinya dengan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai usaha dilakukan agar dapat mengikuti proses pedidikan. Para orang tua terus berusaha agar anak-anaknya berkesempatan mengikuti proses pendidikan sejak tingkatan rendah hingga tingkatan tinggi. Mereka tidak memperdulikan kondisi keluarga, yang terpenting anak-anak berkesempatan mengikuti proses pendidikan. Bagi mereka, jika anak-anak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses pendidikan, hal tersebut merupakan anugerah yang tiada taranya. Selanjutnya, hal tersebut sudah merupakan gambaran bagi masa depan mereka.

Pendidikan memang telah menjadi menara air bagi semua orang. Menara yang akan memberikan obat penghilang kehausan dalam perjalanan hidup. Dengan pendidikan, kesegaran hidup akan didapatkan. Selain itu, pendidikan juga menjadikan kita sebagai sosok-sosok efektif dalam kehdipan. Setiap orang mempunyai keinginan yang sama terhadap menara air tersebut. Bahkan, mereka berkerumun disekeliling menara tersebut agar mendapatkan jatah setetes air untuk kehidupannya. Ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat abaikan lagi. Apalagi jika kita mengingat kondisi kehidupan yang semakin keras dan ketat tingkat persaingannya. Setiap orang harus mendapatkan tetesan air ini jika ingin kehidupannya berlangsung terus.

Sementara itu, kita mengetahui bahwa mayoritas penduduk negeri ini berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah atau mikin. Dalam kondisi demikian, tentunya pendidikan menjadi sesuatu yang menyulitkan juga. Oleh karena itulah, sudah seharusnya dipikirkan proses pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan orang-orang dalam kelompok ini. Dalam posisi sebagai mayoritas, jika mereka berpendidikan akan menjadi tenaga pembangunan yang efektif. Tetapi sebaliknya, jika mereka tidak berpendidikan, tentu memberikan permasalahan yang dapat mengancam eksistensi bangsa. Jika mereka tidak mendapatkan kesempatan mengikuti proses pendidikan, mereka menjadi kelompok orang dengan tingkat kemampuan yang rendah sehingga jika harus bertarung dan bersaing dalam lapangan pekerjaan, mereka langsung terlempar dari ajang kehidupan. Selanjutnya, mereka akan menjadi kelompok pengangguran yang membebani perjalanan kehidupan.

Oleh karena itulah, upaya pemberian kesempatan mengikuti proses pendidikan secara mudah sudah seharusnya dipikirkan oleh semua pihak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan seluasnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah untuk mengenyam pendidikan yang dapat mencerahkan kehidupan mereka. Mereka adalah potensi terbesar dari masyarakat dan bangsa ini, sehingga harus mendapatkan perhatian ekstra dari semua pihak. Setiap kegiatan pendidikan dan pembelajaran sudah seharusnya diorientasikan dan dikontribusikan untuk orang miskin. Kita harus membuka lebar-lebar keran kesempatan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah, miskin. Dengan kuantitas yang besar, jika kualitasnya kita tingkatkan, maka mereka adalah masyarakat yang berkualitas secara kuantitas.

UU No. 2/1989 Pasal 14 ayat (1) yang semula berbunyi, “Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran” berubah menjadi “Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan”

Perubahan mendasar terkandung pada UUD 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar sembilan tahun (tingkat SD dan SLTP) yang sejak tahun 1989 tercantum dalam pasal 14 ayat (2) UU No. 2/1989 tetapi baru dilaksanakan sejak tahun 1994. Anak-anak usia sekolah harus dikondisikan sehingga menjadi bagian integral dari program tersebut. Kita tidak membiarkan anak-anak usia sekolah berkeliaran di tempat mana pun juga pada saat jam-jam belajar. Mereka seharusnya mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Apalagi jika ternyata mereka adalah anak-anak yang sudah tidak lagi mengikuti proses pendidikan. Dengan pencanangan program wajib belajar, sudah tidak ada alasan bagi setiap anak bangsa untuk tidak bersekolah. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) secara signifikan. Tidak ada lagi gap (jarak) kualitas diri. Kalaupun ada perbedaan, hal tersebut semata-mata karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing orang. Perbedaan tersebut bukan karena perbedaan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Ada dua kata “wajib” dalam ayat ini yang berimplikasi terhadap pelaksanaan lebih lanjut program wajib belajar. Program wajib belajar adalah program yang mewajibkan semua anak usia sekolah mengikuti proses belajar sesuai dengan tingkat usia. Dengan program wajib belajar ini, tidak ada alasan apapun bagi anak-anak usia sekolah untuk tidak bersekolah. Pada awalnya wajar 6 tahun, artinya anak usia sekolah dasar harus bersekolah. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak bangsa minimal berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Selanjutnya, program tersebut dikembangkan hingga menjadi wajar 9 tahun. Artinya, anak usia Sekolah Menengah Pertama harus bersekolah sehingga anak bangsa minimal berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama. Setelah program tersebut dianggap berhasil, selanjutnya program ditingkatkan menjadi program wajar 12 tahun. Wajar dua belas tahun artinya anak-anak usia Sekolah Menengah Atas harus bersekolah. Program ini mengisyaratkan bahwa anak bangsa minimal berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Dengan demikian, tingkat polah pemikiran mereka semakin bagus. Karena sifatnya wajib, maka bila tidak, (semestinya) ada sanksi hukum terhadap keluarganya (juga bagi anaknya).  Sanksi apa yang dikenakan kepada mereka, haruslah jelas benar. Tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia tidak ingin bersekolah atau keluarganya tidak mampu  membiayainya karena pemerintah wajib membiayainya.

            H.M Anton selaku Walikota Malang berpendapat bahwa, pendidikan sangat penting bagi setiap orang, sehingga pemerintah tidak boleh mempersulit atau menghambat maju dan berkembangnya dunia pendidikan ini. Apalagi Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Maka hal itu tidak cukup dengan hanya nama besar, namun juga harus diimbangi dengan kualitas.

Pendidikan dasar mengutamakan pembentukan kepribadian dan penguasaan kemampuan dasar yang sesuai dengan perkembangan masa kini dan masa depan serta kebutuhan siswa sendiri dan masyarakatnya. Misi ini terkandung, misalnya dalam empat pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO (1996), yaitu bahwa pendidikan harus memungkinkan dan membekali siswa dengan kemampuan untuk belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja atau mengerjakan sesuatu (learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together). Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang menerapkan kebijakan sekolah gratis.

2.3 Pengertian Kebijakan Subsidi Silang

Kebijakan subsidi silang adalah suatu kebijakan dimana kewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada orang tua yang memiliki kemampuan dan kesediaan membayar tinggi, dengan demikian orang tua yang memiliki kemampuan dan kesediaan membayar rendah tidak dikenakan kewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu tujuan dari kebijakan subsidi silang ialah meringankan beban biaya pendidikan bagi sebagian siswa (dari keluarga miskin) melalui pembebasan biaya-biaya rutin seperti iuran rutin sekolah.

Orang tua siswa dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) dan kesediaannya untuk membayar (willingness to pay). Kedua dimensi ini tidak selalu sejalan. Ada orang tua yang kemampuan membayarnya tinggi dan ada juga yang rendah, begitu juga ada orang tua siswa yang kesediaan membayarnya tinggi dan rendah, sehingga bila keduanya digabungkan akan terbentuk empat kuadran sebagai berikut (lihat tabel 2.1):

1)                  Kuadran A : Kemampuan membayar tinggi dan kesediaan  membayar tinggi;

2)                  Kuadran B : Kemampuan membayar tinggi dan kesediaan    membayar rendah;

3)                  Kuadran C : Kemampuan membayar rendah dan kesediaan membayar tinggi;

4)                  Kuadran D: Kemampuan membayar rendah dan kesediaan membayar rendah.

  

Tabel 2.1  Hubungan antara Kemampuan Membayar dan Kesediaan   

                  Membayar Biaya Pendidikan di Kalangan Orang Tua Siswa

Kemampuan Membayar	Kesediaan Membayar
	Tinggi	Rendah
Tinggi	A	B
Rendah	C	D

Pada setiap sekolah akan selalu ada kelompok orang tua yang berada pada setiap kuadran tersebut. Beberapa studi yang dikaji oleh Mark Bray (1996b) melaporkan bahwa kesediaan orang tua untuk membayar biaya pendidikan sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan dan ketidakpuasan mereka terhadap mutu pendidikan yang diperoleh anaknya di sekolah. Kepuasan yang tinggi terhadap pendidikan membuat orang tua lebih siap membayar daripada bila kepuasannya rendah. Dilaporkan bahwa di sejumlah negara, para orang tua siswa sesungguhnya siap membayar lebih tinggi bagi pendidikan anaknya di tingkat SD dan SMP asalkan diimbangi dengan mutu pendidikan yang baik. Di pihak lain, mereka tetap merasa tidak puas terhadap kebijakan “bebas biaya” (bebas iuran sekolah) bila mutu pendidikan rendah. Di Tanzania, misalnya, sebanyak 21% orang tua siswa menyatakan bahwa mereka bersedia membayar lebih tinggi dari jumlah yang mereka bayarkan selama ini. Sebaliknya, terdapat 17,9 % orang tua yang menyatakan bahwa mereka tidak bersedia membayar apapun kepada sekolah. Selain ditentukan oleh kepuasan terhadap mutu pendidikan, kesediaan membayar berkaitan pula dengan banyak faktor lain, antara lain tingkat pendidikan orang tua.

Kelompok orang tua yang berada kuadran A dan D dalam tabel di atas tidak menjadi masalah, karena kesediaan membayar mereka sesuai dengan kemampuannya. Mereka yang pada kuadran C dapat dijuluki sebagai “pahlawan pendidikan” karena meskipun kemampuan membayarnya rendah, mereka mempunyai kesediaan membayar yang tinggi. Banyak keluarga Indonesia yang termasuk kategori ini, dan sungguh mengharukan bahwa mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Bank Dunia (1993) melaporkan bahwa pada tahun 1989, keluarga dari 20% termiskin membelanjakan 38% dari penghasilannya untuk pendidikan anaknya di SD, sedangkan keluarga dari 20% terkaya hanya mengeluarkan 17%. Di SMP, keadannya lebih kontras lagi, yaitu masing-masing 47% untuk keluarga pada 20% termiskin dan 11% untuk keluarga pada 20% terkaya. Hal ini konsisten dengan hasil studi Supriadi (2000a) yang mengungkapkan bahwa keluarga termiskin mengeluarkan sekitar 30% dari pendapatannya untuk membiayai sekolah anaknya di SD, sedangkan keluarga terkaya hanya 12-17%. Meskipun secara nominal lebih besar pengeluaran keluarga kaya untuk pendidikan, tetapi proporsinya kecil saja karena pendapatannya tinggi. Angka yang tidak jauh berbeda dilaporkan oleh Serrato dan Melnick (1995).

Kelompok orang tua yang menjadi masalah adalah berda pada kuadran B, yaitu mereka yang secara ekonomi mampu tetapi kesediaan membayarnya rendah. Dalam upaya penggalian dana pendidikan di tingkat sekolah (oleh Komite Sekolah), mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama. Tujuannya adalah agar lebih tercipta keadilan dalam menanggung biaya pendidikan dan untuk mengimbangi pengorbanan orang tua yang berada pada kuadran C. Dengan demikian, kebijakan penggalian dana pendidikan dari keluarga siswa tidak dapat dipukul rata untuk semua orang tua, melainkan harus didekati dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk membayar. 

2.4  Perbedaan Kebijakan Sekolah Gratis dengan Subsidi Silang

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebijakan banyak mengalami perubahan. Begitu pula pada kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Beberapa penyebab utama yang menjadi alasan terjadinya perubahan kebijakan dalam pendidikan, yaitu tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang dikarenakan adanya perubahan perkembangan kebijakan sosial politik, ekonomi, dan budaya.

 Salah satu perubahan kebijakan pendidikan terjadi di Kota Malang. Sesuai dengan program Wali Kota Malang, H. Mochamad Anton, Kota Malang menerapkan kebijakan sekolah gratis dan menghapuskan kebijakan subsidi silang.  Berikut ini tabel perbedaan kebijakan sekolah gratis dengan kebijakan subsidi silang:

Tabel 2.2 Perbedaan Kebijakan Sekolah Gratis dengan Kebijakan Subsidi         

                 Silang

No.	Kebijakan Sekolah Gratis	Kebijakan Subsidi Silang
1	Wali murid tidak dikenakan kewajiban untuk menanggung biaya.	Hanya wali murid mampu yang dikenakan kewajiban menanggung biaya.
2	Anggaran pemerintah yang diberikan ke sekolah lebih 20%.	Anggaran pemerintah yang diberikan ke sekolah 20%.
3	Sarana dan prasarana sekolah kurang berkembang.	Sarana dan prasarana sekolah berkembang.
4	Anggaran sekolah terdiri dari subsidi pemerintah.	Anggaran sekolah terdiri dari subsidi pemerintah dan peran serta masyarakat.

2.5  Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis terhadap Perkembangan SMP      Negeri 20 Malang

 Kebijakan sekolah gratis berpengaruh pada beberapa hal, sebagai berikut:

2.5.1 Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 20 Malang

                        Diterapkannya kebijakan sekolah gratis menyebabkan terbatasnya dana untuk menambah sarana dan prasarana di SMP Negeri 20 Malang. Sebelum diterapkannya kebijakan sekolah gratis, sarana dan prasarana di SMP Negeri 20 Malang berkembang dengan baik karena adanya iuran rutin sekolah yang dibayarkan setiap bulan.

            2.5.2 Prestasi Nonakademik Siswa di SMP Negeri 20 Malang

                        Diterapkannya kebijakan sekolah gratis menyebabkan terbatasnya dana untuk membiayai kegiatan lomba siswa seperti konsumsi, transportasi dan lain-lain. Sehingga biaya lomba ditanggung oleh siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, beberapa bulan terakhir setelah diterapkan kebijakan sekolah gratis, SMP Negeri 20 Malang tidak mengirimkan siswa-siswinya untuk mengikuti lomba kecuali siswa bersedia ikut menanggung biaya lomba.

            2.5.3  Angka Putus Sekolah

                        Di  Kota Malang pada khususnya, terdapat beberapa masalah pendidikan, salah satunya adalah angka putus sekolah di Kota Malang mencapai 0,99% yaitu berjumlah 1.885 anak dikutip dari Lampiran Profil Pendidikan Kota Malang 2011-2012. Salah satunya disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan.

Memang kalau kita bicara pendidikan, pasti yang jadi pikiran pertama soal berapa besar biaya yang harus dibayar, mulai dari pendaftaran pertama, uang SPP bulanan, biaya membeli buku, serta sederet biaya lainnya. Itu belum termasuk membeli perlengkapan seragam, sepatu dan aksesoris sekolah lainnya. Bagi mereka yang tergolong mampu bukan merupakan masalah, akan tetapi persoalannya sekarang, bagaimana dengan mereka yang tidak mampu atau hidup di bawah garis kemiskinan. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit, apalagi membiayai anak-anak mereka untuk sekolah, rasanya seperti mustahil bagi mereka. Anak bangsa yang putus sekolah di negeri ini banyak dari kalangan keluarga tidak mampu, karena faktor ekonomi dengan biaya sekolah yang cukup mahal membuat mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih bekerja mencari uang.

            Permasalahan pendidikan yang terjadi juga tidak lepas dari keberadaan dan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan instansi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pelayanan pendidikan yang ada. Maka dari itu untuk mengurangi tingginya angka putus sekolah di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang menerapkan kebijakan sekolah gratis sejak pertengahan tahun 2013.

2.5.4 Minat Sekolah

Dalam UUD pasal 31 ayat 1 dan 2 tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Pertanyaannya, sudahkah semua anak bangsa mendapatkan haknya? Melihat fakta saat ini, di Indonesia setiap tahunnya lebih dari 1,5 juta anak sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Seperti kita ketahui, mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah. Mereka harus berjuang sekuat tenaga, membanting tulang untuk dapat menghadapi kehidupan dengan baik. Bahkan, harus menyisihkan keperluan lain agar anak-anak dapat mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran.

Sungguh sangat ironis instalasi pendidikan di negeri ini. Sekolah negeri, yang notabene sekolah dengan pembiayaan dari pemerintah, ternyata justru menjadi sekolah yang mahal bagi anak bangsanya. Sekolah negeri yang segala kebutuhan operasionalnya dialokasikan oleh pemerintah, ternyata justru menuntut masyarakat untuk menyediakan dana yang lebih besar. Padahal, jika kita uraikan setidaknya kita dapat mengatakan bahwa guru pada sekolah negeri digaji oleh pemerintah sehingga sekolah tidak perlu mengalokasikan dana untuk pembayaran para guru. Sementara untuk urusan infrastruktur, pemerintah juga tidak tinggal diam. Ternyata, masyarakat tetap harus merogoh kantong cukup dalam agar putra-putrinya dapat mengikuti proses pendidikan di sekolah negeri. Sekolah negeri adalah sekolah yang didirikan pemerintah untuk memberikan fasilitasi pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya. Alih-alih untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi masyarakat, justru semakin memberatkan beban masyarakat. Kebanyakan orang tua merasa terbebani dengan adanya uang pangkal yang dirasa terlalu berat, belum lagi iuran rutin sekolah yang harus dibayarkan setiap bulan.

Salah satu  keadilan yang saat ini diterapkan yakni kebijakan sekolah gratis di Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan minat sekolah pada jenjang yang digratiskan.

2.6  Sikap Sekolah dengan Adanya Kebijakan Sekolah Gratis

                        Dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis menyebabkan keterbatasan dana untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus pandai-pandai mengatur keuangan sekolah dalam menyusun anggaran. Anggaran disusun berdasarkan program dan diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip efisiensi, bukan semua dana yang tersedia dihabiskan. Anggaran mempunyai fungsi pengendalian yang dapat menganalisis sebab-sebab jika terdapat perbedaan anggaran dan realisasi. Hal-hal yang menyebabkan ketidakefisienan atau pemborosan dan terjadi perubahan harga.

Dalam rencana keuangan harus terlihat hal berikut:

a)               Rencana Penerimaan, berapa jumlah dana yang diperkirakan akan  

           diperoleh untuk membiaya kegiatan program dan darimana dana tersebut

           diperoleh (sumber dana).

b)               Rencana Pengukuran, berapa jumlah dana yang diperlukan untuk

            melaksanakan kegiatan program yang diperinci dalam volume/jumlah  

            satuan dan perkiraan biaya setiap unit. Untuk memudahkan penyusunan

            anggaran dapat dibuat tabel dengan komponen kegiatan, jumlah unit,

             perkiraan biaya per unit, total biaya dan sumber dana.

Anggaran dari pemerintah diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Setiap sekolah kemungkinan memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda dalam pengalokasian dan pelaksanaan programnya, sesuai dengan kebutuhan mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan. Misalnya, sekolah tertentu lebih memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan dalam hal pengadaan buku teks, sehingga setiap siswa memiliki buku pinjaman dari sekolah, mengadakan alat peraga sehingga kegiatan belajar dapat diselenggarakan dengan optimal, menata ruang kelas sehingga menampilkan ruang belajar yang nyaman dan kondusif, atau berbagai kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses maupun hasil pendidikan.

Misalnya, rencana sekolah untuk membelanjakan anggaran pada sektor perbaikan sarana prasarana, membuat pagar sekolah, memperbaiki lapangan olahraga, atau membuat papan nama, sedangkan di pihak lain sekolah juga dituntut dengan kebutuhan mengadakan alat peraga yang secara langsung dapat digunakan oleh siswa dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dalam kondisi dana yang sangat terbatas dan sekolah dihadapkan pada kebutuhan yang beragam, sekolah harus mampu membuat keputusan dengan berpedoman pada peningkatan mutu. Artinya, apabila perbaikan sarana dan prasarana seperti memperbaiki pagar dan memperbaiki lapangan olahraga lebih kecil pengaruhnya terhadap peningkatan mutu dibanding dengan pengadaan alat peraga, maka keputusan yang paling efisian adalah mengadakan alat peraga.

Bobbit (1912), mengemukakan bahwa pertambahan jumlah enrollment (jumlah siswa) pendidikan yang demikian pesat akan menguras sumber-sumber daya dan dana yang cukup besar.  Oleh karena itu, ia menyarankan agar sekolah-sekolah secara mandiri dan kewenangan yang penuh menata anggaran biaya pendidikan seara efisien. Hal tersebut sejalan dengan makna desentralisasi yang memberikan kewenangan pada sekolah.

Sedikitnya terdapat dua hal yang harus menjadi pertimbangan sekolah dalam menata efisiensi biaya pendidikan, yaitu :

a)     Menekan biaya pendidikan melalui berbagai kebijakan, misalnya menempatkan prioritas investasi bangunan dan pengadaan sarana pendukung lainnya di bawah prioritas upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

b)     Meningkatkan kapasitas pemakaian fasilitas sekolah secara optimal dan intensif, pengurangan kelas, mendatangkan guru spesialis, atau meningkatkan mutu guru yang telah ada.

2.7  Upaya Pemerintah untuk Mewujudkan Sekolah Tetap Berkembang dengan Diterapkannya  Kebijakan Sekolah Gratis

                   Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

                   Dengan adanya kebijakan sekolah gratis di Kota Malang yang menyebabkan hilangnya peran serta masyarakat sehingga pemerintah menambah anggaran pendidikan lebih dari dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

                   Pemerintah Kota Malang memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Masing-masing sekolah memiliki kepentingan dan prioritas yang tidak sama dalam pengalokasian dan pelaksanaan programnya, sesuai dengan kebutuhan mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan. Pemerintah telah menentukan masing-masing POS untuk apa anggaran itu digunakan oleh sekolah. Apabila sekolah memerlukan dana yang keluar dari POS yang telah ditentukan oleh pemerintah, sekolah yang memerlukan tambahan dana harus mengajukan proposal. Dalam hal ini, pemerintah memilah-milah sekolah yang sekiranya sangat memerlukan dana tambahan tersebut. Contohnya, sekolah A mengajukan proposal untuk memperbaiki ruang kelas 9A yang rusak berat, dan sekolah B mengajukan proposal untuk menambah ruang multimedia. Pemerintah memberikan dana kepada sekolah A terlebih dahulu dari sekolah B dikarenakan sekolah A sangat membutuhkan dana tersebut untuk memperbaiki kelas 9A yang rusak berat. Jika tidak didahulukan, proses belajar mengajar di sekolah A terutama kelas 9A akan terganggu. Untuk sekolah B pemerintah menunda pemberian dana yang digunakan untuk menambah ruang multimedia karena sekolah A lebih membutuhkan dana tersebut.     

       2.8  Hasil Angket tentang Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis di Kota

        Malang   terhadap Perkembangan  SMP Negeri 20 Malang

            Berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan oleh penulis kepada seratus orang yang terdiri dari siswa dan orang tua siswa, diperoleh hasil sebagai berikut.

Pertanyaan pertama yang berbunyi “Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan sekolah gratis?” dapat diperoleh jawaban Ya 86%, Tidak 5%, dan Ragu-ragu 9%. Pertanyaan kedua yang berbunyi “Apakah Anda setuju dengan adanya kebijakan sekolah gratis?” dapat diperoleh jawaban Ya 67%, Tidak 9%, dan Ragu-ragu 24%. Pertanyaan ketiga yang berbunyi “Apakah Anda mengetahui dampak positif dengan adanya kebijakan sekolah gratis?” dapat diperoleh jawaban Ya 83%, Tidak 5%, dan Ragu-ragu 12%. Pertanyaan keempat yang berbunyi “Apakah Anda mengetahui dampak negatif dengan adanya kebijakan sekolah gratis?” dapat diperoleh jawaban Ya 71%, Tidak 13%, dan Ragu-ragu 16%.

Pertanyaan kelima yang berbunyi “Apakah kebijakan sekolah gratis berpengaruh pada perkembangan fasilitas SMP Negeri 20 Malang?” dapat diperoleh jawaban Ya 73%, Tidak 7%, dan Ragu-ragu 20%. Pertanyaan keenam yang berbunyi “Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan subsidi silang?” dapat diperoleh jawaban Ya 32%, Tidak 49%, dan Ragu-ragu 19%. Pertanyaan ketujuh yang berbunyi “Apakah Anda mengetahui dampak positif dengan adanya kebijakan subsidi silang?” dapat diperoleh jawaban Ya 29%, Tidak 48%, dan Ragu-ragu 23%. Pertanyaan kedelapan yang berbunyi “Apakah Anda mengetahui dampak negatif dengan adanya kebijakan subsidi silang?” dapat diperoleh jawaban Ya 18%, Tidak 52%, dan Ragu-ragu 30%.

Pertanyaan kesembilan yang berbunyi “Apakah Anda mengetahui perbedaan kebijakan sekolah gratis dengan kebijakan subsidi silang?” dapat diperoleh jawaban Ya 22%, Tidak 43%, dan Ragu-ragu 35%. Pertanyaan kesepuluh yang berbunyi “Apakah kebijakan sekolah gratis lebih baik daripada kebijakan subsidi silang?” dapat diperoleh jawaban Ya 17%, Tidak 20%, dan Ragu-ragu 63%. Pertanyaan kesebelas yang berbunyi “Apakah kebijakan sekolah gratis berpengaruh pada prestasi peserta didik SMP Negeri 20 Malang?” dapat diperoleh jawaban Ya 50%, Tidak 23%, dan Ragu-ragu 27%. Pertanyaan kedua belas yang berbunyi “Apakah kebijakan sekolah gratis berpengaruh pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 20 Malang?” dapat diperoleh jawaban Ya 63%, Tidak 16%, dan Ragu-ragu 21%.

Pertanyaan ketiga belas yang berbunyi “Dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis siswa yang mampu maupun kurang mampu mendapatkan hak yang sama. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat?” dapat diperoleh jawaban Ya 51%, Tidak 21%, dan Ragu-ragu 28%. Pertanyaan keempat belas yang berbunyi “Apakah dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis akan meningkatan minat orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang sekolah yang digratiskan?” dapat diperoleh jawaban Ya 61%, Tidak 6%, dan Ragu-ragu 33%. Pertanyaan kelima belas yang berbunyi “Apakah dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis akan menurunkan angka putus sekolah” dapat diperoleh jawaban Ya 45%, Tidak 28%, dan Ragu-ragu 37%. Pertanyaan keenam belas yang berbunyi “Apakah dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis, pemerintah perlu menambah dana alokasi yang diberikan kepada sekolah?” dapat diperoleh jawaban Ya 83%, Tidak 5%, dan Ragu-ragu 12%.

Pertanyaan ketujuh belas yang berbunyi “Apakah dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis dapat mengurangi partisipasi wali murid dalam usaha mengembangkan SMP Negeri 20 Malang?” dapat diperoleh jawaban Ya 23%, Tidak 35%, dan Ragu-ragu 42%. Pertanyaan kedelapan belas yang berbunyi “Apakah Anda setuju jika dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis sehingga SMP Negeri 20 Malang tidak dapat mengadakan acara- acara besar (pensi, perpisahan,rekreasi,dan lain-lain)?” dapat diperoleh jawaban Ya 10%, Tidak 60%, dan Ragu-ragu 30%. Pertanyaan kesembilan belas yang berbunyi “Apakah Anda setuju jika dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis sehingga SMP Negeri 20 Malang menghentikan kegiatan bimbingan belajar dikarenakan terbatasnya anggaran?” dapat diperoleh jawaban Ya 5%, Tidak 81%, dan Ragu-ragu 14%. Pertanyaan kedua puluh yang berbunyi “Apakah Anda setuju jika dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis sehingga SMP Negeri 20 Malang tidak dapat melaksanakan pembangunan atau perbaikan (laboratorium, mushola, dan lain- lain)?” dapat diperoleh jawaban Ya 7%, Tidak 78%, dan Ragu-ragu 15%.

BAB III

PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis mengemukakan simpulan dan saran dari penelitian.

3.1  Simpulan

Kebijakan sekolah gratis adalah suatu kebijakan dimana seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dengan demikian peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, seperti iuran rutin sekolah dan berbagai biaya lainnya. Kebijakan sekolah gratis ini tidak hanya berlaku untuk keluarga yang tidak mampu, melainkan juga untuk keluarga yang mampu.

Perubahan mendasar terkandung pada UUD 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Karena sifatnya wajib, maka bila tidak, (semestinya) ada sanksi hukum terhadap keluarganya (juga bagi anaknya).  Sanksi apa yang dikenakan kepada mereka, haruslah jelas benar. Tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia tidak ingin bersekolah atau keluarganya tidak mampu  membiayainya karena pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang menerapkan kebijakan sekolah gratis pada jenjang wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP).

Kebijakan sekolah gratis mempengaruhi beberapa hal, antara lain terbatasnya dana untuk menambah sarana dan prasarana sekolah, menghambat prestasi non-akademik siswa, menurnnya angka putus sekolah, dan meningkatnya minat sekolah. Kebijakan sekolah gratis tidak mepengaruhi prestasi akademik siswa, karena kebijakan ini tidak mempengaruhi kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Dari  penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang penulis kemukakan cukup akurat. Memang benar bahwa kebijakan sekolah gratis banyak berpengaruh pada perkembangan SMP Negeri 20 Malang.  

3.2   Saran  

3.2.1       Bagi Pemerintah

Berdasarkan penelitian, penulis meyarankan kepada pemerintah agar menambah dana alokasi yang diberikan kepada sekolah. Dengan diterapkannya kebijakan sekolah gratis menyebabkan tidak adanya peran serta masyarakat sehingga terjadi keterbatasan dana. 

3.2.2       Bagi Sekolah

Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan untuk mewujudkan sekolah tetap berkembang walaupun dengan adanya keterbatasan dana, sekolah harus pandai-pandai mengatur keuangan. Dalam kondisi dana yang sangat terbatas dan sekolah dihadapkan pada kebutuhan yang beragam, sekolah harus mampu membuat keputusan dengan berpedoman pada peningkatan mutu. Artinya, apabila perbaikan sarana dan prasarana seperti memperbaiki pagar dan memperbaiki lapangan olahraga lebih kecil pengaruhnya terhadap peningkatan mutu dibanding dengan pengadaan alat peraga, maka keputusan yang paling efisian adalah mengadakan alat peraga.

3.2.3       Bagi Orang Tua

Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan agar orang tua siswa mengerti dan tidak menuntut terlalu banyak mengenai program-program sekolah di luar kegiatan belajar mengajar. Dikarenakan dana alokasi yang diberikan pemerintah untuk sekolah hanya digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah.

3.2.4    Bagi Siswa

            Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan agar siswa dapat merawat sarana dan prasarana yang ada dengan baik karena sekolah memiliki dana yang terbatas untuk mengadakan kembali sarana dan prasarana dengan tidak adanya peran serta masyarakat.

 DAFTAR RUJUKAN

Fattah Nanang. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Fattah Nanang. 2012. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Jalal Fasli & Supriadi Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.Yogyakarta: Adicita.

Saroni, Mohammad. 2013. Pendidikan UntukOrang Miskin. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Supriadi Dedi .2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.Bandung:Rosda.

http://become-teacher.blogspot.com/2013/05/pengertian-kebijakan.html

(Jumat,13 Desember 2013, pukul 09.06 WIB)

http://makola.malangkota.go.id/data-data-terpilah-anak/

(Kamis, 2 Januari 2014, pukul 09.35 WIB)

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/10/24/58003/tingginya_jumlah_anak_putus_sekolah/

(Kamis, 2 Januari 2014, pukul 10.15 WIB)

http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/11/pengertian-sekolah.html#.UsyK6dIW3AI

(Minggu, 5 Januari 2014, pukul 06.20 WIB)

http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-sekolah.html

(Minggu, 5 Januari 2014, pukul 06.25 WIB)

http://www.academia.edu/4076913/ADMINISTRASI_SARANA_DAN_PRASARANA_SEKOLAH (Minggu, 5 Januari 2014, pukul 09.20 WIB)